Tidak Ada Tempat Bagi Pihak Asing untuk Intervensi Aceh

Hamdani (Gubernur BEM FH UNMUHA)  |foto : ist
BANDA ACEH - Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (BEM FH UNMUHA) Hamdani meminta lembaga luar untuk tidak mengintervensi terkait hukum cambuk yang diterapkan Aceh, karena mereka tidak mempunyai hak mencampuri aturan di Aceh.

"Tidak ada tempat Bagi lembaga lain untuk mengintervensi Pemerintah Aceh dalam pemberlakuan hukum cambuk di Aceh," kata Hamdani dalam rilisnya kepada RoketNews.com, Rabu (24/5).

Kata Hamdani, Aceh memiliki kekhususan tersendiri, dan Pemerintah Aceh juga berhak untuk mejalankan kewenangan yang sudah diberikan selama ini, dan pemberlakuan hukuman ini dinilai tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya persoalan HAM tersebut sudah terlebih dahulu diatur dalam Islam.

"Sebelum lembaga HAM itu lahir sudah terlebih dahulu islam memikirkan HAM untuk manusia di dunia ini, jadi jangan coba-coba menentang pembelakuan hukum islam di Nanggroe Aceh ini," ujarnya.

Hamdani menyampaikan bahwa dirinya sangat medukung penuh pemberlakuan hukum islam di Aceh, apa lagi Aceh disebut dengan nanggroe seramo mekkah, oleh sebab itu sudah sepatutnya pemerintah memberlakukan hukum jinayah ini.

Dirinya berharap, Pemerintah Aceh jangan hanya diam ketika ada intervensi lembaga luar, namun harus mengambil kebijakan ketika lembaga lain mencoba ikut campur. 

"Hukum jinayah ini juga bahagian dari kekhususan yang di berikan pusat untuk Aceh, maka pemerintah tidak boleh diam," harap hamdani yang juga aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu.


(bay) 
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates