Amien Rais Disebut di Kasus Alkes, Din: Kental Nuansa Politik

Foto : Lamhot Aritonang
Jakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, bermuatan politik. Din membeberkan kinerja Siti Fadilah saat menjabat menteri.

Siti menurut Din, pernah menolak kerja sama dengan Namru, lembaga penelitian asal Amerika Serikat. Ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Din melanjutkan, kabar yang dia dengar adalah pihak AS kecewa dan menekan SBY serta Siti Fadilah.

"Kalau saya menanggapi kasus itu kental nuansa politik. Dia itu dulu menolak Namru, lembaga penelitian virus dari Amerika. Yang luar biasa, beliau tolak dan membuat gusar Amerika, dan saat itu presidennya Pak SBY. Saya dengar Amerika juga menekan Presiden SBY, tak hanya menekan Ibu Fadilah," kata Din usai memimpin rapat dengan pimpinan ormas-ormas Islam terkait krisis diplomatik Qatar, di Kantor MUI, Jalan Proklamasi Nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Dia juga menanggapi disebutnya nama mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais, dalam kasus korupsi Siti Fadilah. Din berpendapat sikap jaksa penuntut umum (JPU) kepada KPK tidak etis mengumbar nama seseorang atau organisasi keagamaan tanpa menerangkan bukti.

"Saya anggap tendensius. Ada apa ini? Apalagi, mohon maaf, membawa-bawa Muhammadiyah. Jaksa membacakan dalam tuntutannya, 'Menkes Siti Fadilah diusung Muhammadiyah,' lalu, 'Di PAN banyak Muhammadiyah.' Ini tidak etis. Nggak pernah ada kasus lain disebut-sebut organisasinya," tegas Din.

Din mengatakan dirinya 'mengawal' sidang perkara korupsi alat kesehatan yang menjerat Siti. Sepanjang pengamatannya, lanjut Din, tidak ada satupun fakta persidangan yang menyinggung sosok Amien Rais. Karena itu KPK dinilai tidak profesional dalam kasus Siti.

"Saya mengetahui dan mengikuti kasus mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah, sama sekali tidak pernah menyebut ada nama Amien Rais. Dan beliau tidak pernah memberi, menransfer dana kepada Amien Rais, tapi kok tiba-tiba JPU KPK mengatakannya?" tanya Din, terheran.

"Makanya tidak salah kalau saya pribadi bersuudzon,'Ini ada apa dengan KPK," imbuh dia. 


|Detik.com
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates