Bicara Demokrasi, Kapolri Ingin Penegakan Hukum Didukung

Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Foto: Rengga Sancaya 
 
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbuka puasa bersama sejumlah tokoh di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat berbuka, Tito juga berdialog mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini. 

"Pada 1998 memilih jalan demokrasi dan orde baru yang semi otoriter dibubarkan. Apakah demokrasi seperti ini yang diharapkan? Kalau iya bagaimana mengatasi hal negatif," ujar Tito di kediaman Muhtar Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (12/6/2017). 

Tito mengatakan, demokrasi membuat masyarakat bebas memberikan pendapat. Namun ada yang menyalahgunakan kebebasan tersebut dengan membuat tulisan berisi provokasi dan hinaan terhadap orang atau kelompok lainnya. 

"Kemudian di media sosial, sangat bebas menghujat, provokasi dan seterusnya. Kalau aturannya rule of law, kalau hukum ditegakan bisa seratus atau seribu yang ditahan per hari," ujar Tito. 

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya, Romo Antonius Benny Susetyo, mantan komisioner KPK Chandra Hamzah, perwakilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, mantan kepala Bappenas Andrinof Chaniago. 

Andrinof mengatakan Polri harus tetap memantau masyarakat dalam berdemokrasi. Namun, harus ada edukasi kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial dan lainnya. 

"Masyarakat harus dididik, sudah benar. Tindak saja yang melanggar. Tapi edukasi harus dijalankan," ujar Andrinof. 

Sementara Chandra Hamzah mengatakan, Indonesia tidak mungkin kembali seperti Orde Baru. Namun menurut dia penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan. 

"Tidak mungkin kita berkehidupan masyarakat tanpa penegakan hukum memadai. Kalau seperti ini, hukum dilakukan di jalanan dan ini terjadi beberapa kali," ujar Chandra. 

"Yang dilarang itu bukan ideologinya, tapi pelanggaran hukum yang dilakukan. Kalau misal dia melanggar hukum, membawa bahan peledak maka dihukum," sambungnya. 

Tito mengatakan, polisi perlu dukungan dari masyarakat dalam menegakkan hukum. Karena itu Tito meminta agar penegakan hukum Polri tetap didukung. 

"Ada dua hal, harus ada legistimasi hukum, legitimasi sosial. Kalau tidak ada legitimasi sosial kami tindak tidak terlalu kuat," ujar Tito. 


|detik. Com
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates