Berkaca Pemerintahan SBY, Golkar Nilai Perlu 'Presidential Threshold'

Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf (kedua kanan), Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman (keempat kanan) dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani (kanan) berjabat tangan dengan lima pimpinan DPR untuk meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.(ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA)

JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Ace Hasan Syadizily, menyatakan, alasan utama partainya memperjuangkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional untuk meperkuat stabilitas pemerintahan.

Menurut Ace, berkaca dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode pertama, pemerintahan tanpa dukungan parlemen yang kuat sangat sulit untuk merealisasikan program yang telah disusun.

"Misal jaman Pak SBY-Jusuf Kalla (JK). Waktu itu ada koalisi kerakyatan dan kebangsaan. Pak SBY dari parpol minoritas. Hampir 3 bulan gonjang -ganjing," ujar Ace dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2017).

Ia juga mencontohkan pemerintah Jokowi-JK pada awal periode yang juga kelimpungan menghadapi serangan kelompok oposisi di parlemen, sehingga program kerja tak kunjung bisa direalisasikan.

"Demikian pula waktu Pak Jokowi di masa awal pemerintahannya. Kalau Golkar enggak kasih dukungan maka kita bisa lihat dua tahun seperti apa awal pemerintahan seperti apa dulu," lanjut Ace.

Sebelumnya, agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai aksi walk out yang dilakukan empat fraksi.

Sebelumnya, agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai aksi walk out yang dilakukan empat fraksi.

Adapun empat fraksi itu adalah Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PKS.

Dengan demikian, pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dilanjutkan dengan peserta rapat paripurna dari enam fraksi.

Sebelumnya, PAN dan PKB menjadi dua partai yang menentukan keputusannya pada detik-detik akhir pengambilan keputusan.

PKB sebelumnya juga masih belum satu suara dengan pemerintah. Namun atas sejumlah pertimbangan, PKB akhirnya ikut ke gerbong pendukung pemerintah.

Poin presidential threshold menjadi yang paling alot dibahas. Kelompok yang menolak sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional menilai, threshold sudah tak relevan karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.

Pemerintah berkeras mempertahankan angka tersebut bahkan sempat mengancam kembali ke undang-undang lama jika usulan itu tak disetujui.

Sikap ngotot pemerintah mengundang kritik dari sejumlah pihak, termasuk pihak yang mengusulkan presidential treshold 0 persen.

Pemerintah dianggap mau mengamankan posisi Joko Widodo untuk pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon bahkan sebelumnya sempat menuding pemerintah dan partai pendukung pemerintah mau menjegal Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, nama Ketua Umum Partai Gerindra itu juga digadang-gadang kembali maju di pilpres 2019.



|Kompas.com
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates