⁠⁠⁠DP3A sosialisasikan perangkat Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan

Pemateri pada Kegiatan Sosialisasi Perangkat Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan |Foto : Sudarliadi
Meulaboh - Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3A) Aceh Barat menyelengarakan Sosialisasi Perangkat Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Barat.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi dan mengurangi terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Seperti yang disampaikan Kepala DP3A Aceh Barat yang diwakili oleh Dra. Herawati Kabid Pemberdayaan Perempuan kepada wartawan www.roketnews.com Selasa/18 Juli 2017.

"Banyak Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terjadi di Desa tapi masyarakat tidak pernah melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Barat, ini disebabkan informasi tentang Perangkat Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak masih sangat kurang didalam masyarakat, maka dianggap perlu untuk kita sosialisasikan sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi Perempuan dan Anak", Ungkapnya.

Disamping itu Camat Kecamatan Woyla Barat yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) menegaskan kepada seluruh peserta Tokoh Masyarakat untuk benar-benar mendengarkan sosialisasi ini, supaya masyarakat tahu bagaimana Hukum Perlindungan Perempuan Anak yang ada di Indonesia dan nanti bisa disampaikan kepada masyarakat yang ada di Desanya masing-masing", Tegas Teuku Sajdin.

Tambahnya lagi walaupun sebagian dari kita sudah pernah bertemu dengan nara sumber yang hadir disini tapi materi pasti berubah, jadi manfaatkan kegiatan ini dengan baik.

Hadir sebagai  Narasumber Taufik Riswan salah satu Aktivis Kemanusiaan yang sangat fokus memperhatikan Hak Perempuan dan Anak Mengatakan Masyarakat Harus  Bersyukur Karena Pemerintah Aceh Barat telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini.

"Coba bayangkan kalau tidak diadakan kegiatan ini, kita akan ketinggalan informasi tentang perangkat hukum jadi kalau kita tidak tahu nanti di sosialisasikan di pengadilan, kalau di pengadilan pasti tidak nyaman, pilihan nya antara penjara atau sanksi lain". Jelas Sekjed Koalisi Advokasi dan Pemantauan Hak Anak (KAPHA) Aceh dalam Pengantarnya.

Peserta yang hadir Merupakan perwakilan dari Kepala Desa, Ibu PKK dan Kader Posyandu dari Setiap Desa diwilayah Kecamatan Woyla Barat.                      


|FM222731
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates