Menjadi Narasumber FGD PSIP Unsyiah, KIP Aceh : Penghapusan beberapa Pasal UUPA Batal Demi Hukum

Saat FGD  Berlangsung |Foto  : Ist.

Banda Aceh - Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP)Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA)mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait kehadiran Undang-undang Pemilu yang bersinggungan dengan ke khususan Aceh, Jumat (28/07).

"Terselenggaranya acara ini sebagai wujud kontribusi pengabdian Unsyiah sebagai jantung hati rakyat Aceh dalam mengawal berbagai kebijakan Nasional yang berdampak terhadap Daerah Aceh", tegas Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Kepala PSIP Unsyiah.

Acara yang bertemakan ”Polemik Undang-undang Pemilu, Bolehkah Mengenyampingkan Kekhususan Aceh?" dibuka langsung oleh Bapak Prof. Dr.Syamsul Rizal selaku Rektor Unsyiah.

Sebelumnya Rektor Unsyiah menyampaikan bahwa FGD ini diharapkan dapat menampung berbagai masukan dari para pengambil kebijakan yang ada di Aceh guna mencari solusi atas polemik Undang-undang Pemilu yang berdampak terhadap eksisten Undnag-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

"Kita berharap forum ini kiranya dapat merumuskan langkah strategis guna mencari solusi terhadap kebijakan yang ada di Aceh serta mampu mengakhiri polemik tentang Undang-undnag Pemilu dan ke khususan Aceh" harapnya.

FGD yang berlangsung di Unsyiah ini turut dihadiri oleh Iskandar Al - Farlaki sebagai Narasumber kunci yang berasal dari Komisi 1 DPRA, Abdullah Saleh selaku Ketua BANLEG DPRA, Ketua Bawaslu Aceh Dr. Muklir, dan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi SH.

Saat sesi FGD berlangsung, Abdullah Saleh yang mengisi materi mengatakan bahwa Pemerintah dalam rencana pembentukan Undang-undang Pemilu tidak berkonsultasi dengan DPRA. Hal ini bertentangan dengan amanat UUPA.

"Seharusnya Pemerintah berkonsultasi dengan DPRA mengenai undang-undang Pemilu, sebab Aceh memiliki ke khususan yang tidak dimilki oleh daerah lain diluar Aceh" ungkapnya.

Sesi selanjutnya Iskandar Al-Farlaki mengatakan bahwa selama ini, hanya DPRA yang secara aktif untuk mengawal tentang keberadaan UUPA ke Pemerintah Pusat.

"Padahal Pemerintah pusat tahu, bahwa selama ini DPRA aktif jemput dan mengawal semua semua kebijakan yang berkaitan dengan ke khususan Aceh" tuturnya.

Selain itu, menurut Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan bahwa dengan dibentuknya Undang-undang Pemilu yang merubah dan mencabut beberapa Pasal dari UUPA merupakan cacat formil dan karenanya batal demi hukum.

"Undang-undang Pemilu mencabut beberapa Pasal yang ada di UUPA, sehingga cacat formil dan batal demi hukum" cetus Ridwan Hadi. 

Sedangkan Ketua BAWASLU Aceh, Dr. Muklir menyebutkan bahwa penyatuan lembaga pengawasan merupakan suatu kemajuan. 

"Secara substansi bahwa peraturan mengenai Pemilu tersebut termasuk adanya penyatuan lembaga pengawasan di Aceh merupakan sesuatu kemajuan" katanya Muklir pada acara FGD.


Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates