P3KA : Beberapa Pasal dari UU No.11 Tahun 2006 Tidak Dapat di Cabut

Kurniawan S.  SH, LL. M Direktur Eksekutif P3KA | Foto : ist

Banda Aceh - Terkait Pencabutan beberapa pasal UU No. 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh oleh UU Pemilu yang baru, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) Kurniawan S, SH, LL.M menanggapi hal tersebut.

Menurutnya Dalam hal Pasal 571 dari UU Pemilu yang baru Meniadakan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seyogyanya tidak dapat dilakukan dan dinyatakan tidak berlaku bagi Aceh oleh UU Pemilu yang baru. Hal ini mengingat ada beberapa pertimbangan yaitu :

1. UU Pemilu bersifat rezim hukum umum yang berlaku Nasional (Lex Generalis). Adapun UU No 11 Tahun 2006 merupakan rezim hukum khusus yang bersifat regional (Lex Spesialis). Secara hukum rezim suatu UU sebagai Hukum Nasional yang bersifat Lex Generalis tidak dapat mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap suatu UU yang bersifat khusus (Lex Specialis). Rumusan ketentuan Pasal 571 huruf dari UU Pemilu yang baru tersebut, telah melanggar prinsip hukum.

Sambungnya lagi, Kalaulah sipembentuk hukum (dalam hal ini DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden) hendak mencabut dan menyatakan tidak berlakunya norma Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka cara yang digunakan adalah bukannya dengan dicabut oleh UU Pemilu sebagai rezim hukum umum melainkan caranya adalah sebagai berikut yaitu :

1. DPR RI melakukan amandemen terhadap UU No 11 Tahun 2006 dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

2. Dilakukannya uji materil (Toestincrecht) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No 11 Tahun 2006 untuk dilakukan pembatalan terhadap 2 pasal tersebut dengan asumsi adanya dugaan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.

Logika berfikir hukum sebagaimana yang saya sebutkan diatas pada hakikatnya juga berlaku bagi rumusan ketentuan Pasal 558 UU Pemilu yang baru.

Jadi dalam Pandangan Kurniawan UU Pemilu sebagai rezim hukum umum dan bersifat nasioanl (Lex Generalis) tidak dapat memerintahkan kepada UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang notabennya sebagai rezim hukum khusus (Lex Spesialis), agar menyesuaikan dengan UU Pemilu yang baru tersebut, sepanjang norma yang mengatur tentang hal tersebut di dalam UU No 11 Tahun 2006 tersebut masih hidup (belum dicabut melalui mekanisme amandemen UU No 11 Tahun 2006 atau melalui uji materil di MK).

"Dapat disimpulkan bahwa upaya pencabutan terhadap beberapa Pasal dalam UU No 11 Tahun 2006 yang dilakukan oleh UU Pemilu tersebut yang melanggar mekanisme dan prinsip hukum. Kita ingin mendorong agar kalaulah mau dilakukan pencabutan terhadap satu atau beberapa pasal dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh seyogyanya ditempuh melalui jalur yang konstitusional dan sesuai dengan prinsip hukum yaitu melalui Amandemen di DPR RI atau menempuh jalur di MK".Ujarnya

Prinsip hukum umum dalam hukum tata negara yang menyatakan bahwa suatu UU dapat menyatakan mencabut pemberlakuan satu atau beberapa pasal dari suatu UU tertentu lainnya (dengan menggunakan prinsip hukum Lex Posterior derogat Legi Priori sama dengan norma hukum yang baru menyampingkan norma hukum yang lama) hanya dapat diterapkan terhadap sesama jenis produk hukum berupa UU yang berlaku secara Nasional (Lex Generalis) saja.

Namun secara yuridis, prinsip hukum umum tersebut tidaklah dapat digunakan antara UU yang bersifat umum (Lex Generalis) terhadap UU yang bersifat khusus (Lex Spesialis sebagai pengecualian) seperti UU No. 11 Tahun 2006 yang berlaku secara khusus di Aceh maupun UU tentang Otsus Papua dan Yogya bilamana ada diatur secara khusus.

"Bahwa diharapkan kepada FORBES yang ada di Parlemen kiranya dapat mengawal UUPA agar bilamana akan dilakukan perubahan atau pencabutan terhadap substansinya dapat ditempuh sesuai dengan prosedur dan prinsip hukum. Kita tahu bahwa UUPA bukanlah Al Qur’an yang bisa mengikuti dinamika masa depan".Ungkapnya

"Namun dalam upaya perbaikan atau perubahan normanya kiranya tidak dapat dicabut dengan UU yang berlaku secara nasional. Hal ini mengingat UUPA merupakan rezim hukum khusus bagi Aceh. Terhadap UUPA sebagai rezim hukum khusus bilamana hendak diubah kiranya dapat menggunakan Amandemen terhadap UUPA yg dilakukan oleh DPR atau dilakukan Judicial Review terhadap beberapa pasal dari UU No. 11 Tahun 2006."Tutupnya.[]


|BS
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates