Fahri Hamzah yang Tak Lelah Menggoyang KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah |Foto: Lamhot Aritonang/detikcom.

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku pernah ditegur oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi bertanya soal Fahri yang sering mengkritik KPK.

Fahri mengatakan, Jokowi menanyakan hal itu kepadanya di bulan Ramadan lalu. Saat itu dirinya menyebut KPK sebagai negara dalam negara.

"Saya sudah bilang ke Pak Jokowi bulan puasa. 'Pak Fahri, kenapa kritik KPK terus?'. Saya bilang, 'Pak, ada negara dalam negara, hati-hati Bapak'," ungkap Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Dia mengatakan, hal tersebut diucapkannya ketika berada di meja makan Istana. Menurutnya, pernyataan tersebut diungkapkannya untuk mengingatkan Jokowi.

"Saya bilang begitu di meja makan Istana. Saya buka ini karena saya udah ngomong, saya ingetin Presiden, ada negara dalam negara," kata Fahri.

Dia pun menuding saat ini orang-orang yang ada di KPK besar kepala karena menganggap posisi moralnya lebih tinggi daripada yang lain. Fahri melabeli pihak yang berada di KPK dengan sebutan 'belagu'.

"Jadi KPK itu, saking moralnya tinggi, kayak lembaga kultus (suci). Akhirnya orang-orang ini belagu, petantang-petenteng sambil kelakuannya itu, padahal setan juga banyak itu," ucapnya.

Terakhir, Fahri menuding KPK melakukan penyadapan yang bersifat ilegal. Menurutnya, penyadapan KPK diatur dalam standard operational procedure (SOP). Sedangkan, putusan MK menyatakan aturan penyadapan tak boleh di luar undang-undang.

"Dasarnya (penyadapan KPK) adalah SOP, bukan undang-undang, sementara MK mengatakan tidak boleh membuat aturan penyadapan di bawah undang-undang. Jadi menurut MK tanggal 24 Februari 2011, resmi mengatakan lalu dikuatkan lagi dalam UU ITE 2016 bahwa penyadapan hanya boleh diatur UU," ujarnya Fahri di lokasi yang sama.

Selain itu, Fahri juga menyebut KPK melakukan tebang pilih dalam penyadapan kepada seseorang. Dia menduga KPK telah menetapkan target untuk disadap. Berdasarkan semua itu, Fahri curiga ada bisnis di balik kerja sadap-menyadap yang dilakukan KPK.

"Karena itu penyadapan yang dilakukan KPK ilegal semuanya dan penyadapan ini tebang pilih, karena SOP-nya kita nggak tahu. KPK nggak pernah mau terbuka tentang SOP yang mereka pakai," tegas Fahri.

"Karena KPK tidak mau terbuka soal SOP-nya, saya curiga jangan-jangan SOP-nya tidak ada. Ini adalah operasi ilegal, operasi bawah tanah, karena itu meningkat kecurigaan saya. Jangan-jangan, ini dibisniskan sehingga ada transaksi," tuding Fahri. []


|sumber : Detik.com
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates