terkait Sengketa PT. Asdal, Anggota DPRA Minta Pemerintah Jangan Diam

M. Tanwier Mahdi Anggota Komisi VI DPRA | Foto : Ist

Banda Aceh – Muhammad Tanwier Mahdi Anggota Komisi VI DPR Aceh meminta agar Pemerintah Aceh dan pemerintahan daerah setempat tidak lepas tangan terkait penuntasan sengketa Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Asdal Prima Lestari (APL) dengan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dan Subulussalam.

Menurutnya, Pemerintah harus pro aktif dalam menjembatani kasus ini dan jangan membiarkan masyarakat terus - menerus berhadapan dengan perusahaan sebab persoalan hukum terhadap HGU milik PT APL sudah sangat berlarut-larut.

"Terakhir salah seorang tokoh masyarakat di Aceh Selatan dibui karena hakim menilai dia terbukti menyerobot lahan HGU milik PT APL, akibatnya masyarakat di dua daerah tersebut geram dan membakar Basecamp PT APL", Ujar Tanwier Mahdi yang merupakan anggota dewan Dapil Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Abdya, Minggu (13/8/2017).

Berkenaan dengan itu, Tanwier mendesak agar pemerintah harus segera menuntaskan permasalahan ini dan juga meminta kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah setempat agar berhati-hati betul dalam melakukan proses pemanjangan HGU milik perusahaan-perusahaan yang ada di daerah.

“Ketika semangat berkebun masyarakat mulai tumbuh yang selama ini di gelorakan oleh Pemerintah Aceh, namun menjadi masalah ketika hampir semua lahan telah menjadi lahan HGU perusahaan,” ungkapnya.

Selanjutnya Tanwier yakin permasalahan ini pasti ada jalan keluarnya, karena memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjembatani permasalahan ini, jangan lepas tangan sebab masalah ini akan terus terjadi di daerah-daerah lain nantinya.

Selain itu, agar tidak menuai amarah masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum diminta untuk benar-benar adil dalam menangani persoalan ini, apabila pihak perusahaan yang bermasalah, aparat hukum wajib memanggil yang bersangkutan begitu juga bila masyarakat yang bermasalah.

Masyarakat harus dibela dan dilindungi karena "kalau pemerintah tidak mau melindungi masyarakat maka siapa lagi yang akan melindungi mereka".jelasnya.

Tapi, bukan juga berarti pemerintah tidak menjaga perusahaan, karena menjaga perusahaan juga bagian dari pemerintah melindungi investasi, hal ini juga perlu dijaga.

“Kita mendesak agar pemerintah jangan diam, karena kalau diam maka masalah ini akan terus muncul, kasihan masyarakat,” tutupnya. []


|BS
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates