Tidak Ada Dasar Hukumnya, Fahri Hamzah: Semua OTT KPK Itu Ilegal

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.|Foto : dok. Sindo

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, ‎operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini ilegal. Maka itu, dirinya sepakat dengan usulan K‎etua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, bahwa harus ada audit terhadap OTT yang dilakukan KPK selama ini.

"Kalau saya begini ya, saya menganggap semua OTT itu ilegal, mohon maaf ya," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017). Fahri menceritakan, awalnya Pasal 31 ayat (4) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa penyadapan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika ketika itu, Tifatul Sembiring menyiapkan PP tersebut. Ketika PP itu akan disahkan, sejumlah aktivis, Supriyadi Widodo Eddyono, Anggara dan Wahyudi menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Fahri, sejumlah aktivis itu menilai pasal aturan tata cara penyadapan merupakan hal yang bahaya. "Karena PP ini bisa menyebabkan kewenangan sadap KPK bisa tidak bebas, karena ada prosedur, prosedurnya mau dibikin mengikat kalau dilanggar, bisa dianggap melanggar dan bisa kena hukum," tutur Fahri.

Kemudian, MK pun mengabulkan seluruh permohonan uji materiil UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tentang pasal aturan tata cara penyadapan, pada 24 Februari 2011 silam. "Lalu (MK) mengatakan membatalkan pasal 31 Ayat (4) UU ITE dengan pertimbangan, penyadapan adalah pelanggaran HAM, oleh sebab itu tidak boleh diatur dengan ketentuan yang di bawah UU," tuturnya.

Maka, lanjut Fahri, yang memungkinkan untuk mengatur penyadapan adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) dan UU. Namun, saat itu pemerintah tidak membuat Perppu.

"Maka berlandas kepada keputusan MK itu, tidak ada lagi dasar bagi penyadapan, makanya anda boleh cek tuh ke Kementerian Kominfo, enggak ada audit terhadap KPK sekarang, sampai hari ini enggak ada lagi audit, karena enggak ada dasarnya," tuturnya. Kendati demikian, lanjut Fahri, sikap KPK justru tidak tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena, KUHAP juga mengatur penyadapan, bahwa harus seizin pengadilan. "KPK menggunakan pasal di dalam UU KPK tentang adanya hak menyadap dengan cara membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) internal KPK, tata cara penyadapan," ungkapnya.

Padahal, lanjut dia, sebuah SOP hanya berlaku bagi internal sebuah institusi. "Kan dalam penyadapan itu kan mengatur hak orang di luar, siapa boleh disadap? kapan dia boleh disadap? apa bukti awal yang menyebabkan dia disadap? berapa lama dia boleh disadap? waktu ditampilkan di pengadilan, apa yang boleh ditampilkan? siapa yang ngedit dan seterusnya? oleh KPK itu tidak ada, dia bikin lah SOP," imbuhnya.

Dirinya berpendapat, penyadapan berdasarkan SOP internal KPK itu tidak sesuai dengan keputusan MK terkait aturan tata cara penyadapan. "K‎arena dia harus selevel UU, aturan penyadapan itu," pungkasnya.[]



|Sumber : Sindonews
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates