YARA Minta Pemkab ABDYA Adil, Pecat semua PNS Tervonis Korupsi.

Logo Yara Abdya |foto : ist
Blangpidie - Pemblokiran dua status kepegawaian saudara Drs Hanafiah AK Drs Ihsan A Majid karena sudah ada vonis melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2012, yang sekarang lagi proses usulan pemecatan yang dilakukan oleh pemerintah Abdya,

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya meminta Pemerintah Abdya untuk melakukan pemecatan kepada PNS yang sudah ada Vonis Hakim yang Inkracht yang melakukan Tindak Pidana Korupsi sebelum di berlakunya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Menurut kami bukan hanya Drs Hanafiah AK dan Drs.Ihsan A Majid saja, ada beberapa PNS lain di Abdya",Ujar Miswar, SH Pada rilis yang diterima RoketNews.com Kamis (03/08/2017)

Miswar berharap Pemerintah Abdya wajib menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, yang di jamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia.

Sambungnya lagi Pemerintah Aceh Barat Daya tidak boleh memperlihatkan ketidak adilan didepan hukum dengan memecat dua orang tersebut maka harus diberhentikan semua PNS yang sudah ada Vonis Hakim yang Inkracht yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, kalau memang itu amanah Undang – undang yang harus di jalankan.

"Bila Pemerintah ABDYA tidak melakukan pemecatan PNS yang sudah ada Vonis Hakim yang Inkracht yang melakukan Tindak Pidana Korupsi maka kami akan melakukan upaya hukum terhadap Drs Hanafiah AK Drs Ihsan A Majid serta kami akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah ABDYA hadapan pengadilan yang dijamin oleh undang – undang Negara Republik Indonesia" tutupnya.[]

|BS
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates