Fakultas Hukum Unsyiah Akan Adakan Bedah Kasus

undangan terbuka | foto; ist
Bandaa Aceh - Fakultas Hukum Unsyiah melalui Laboratorium Klinis Hukum bekerjasama dengan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala besok Hari Jum'at / 15 September 2017 akan melaksanakan Bedah Kasus di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Lt. 2 Darussalam Banda Aceh.  

Bedah Kasus kali ini mengambil tema "Uji Konstitusionalitas UU Pemilu terhadap UUD NKRI Tahun 1945 (Studi Kasus Atas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UU Pemerintahan Aceh)".

Dalam Bedah Kasus kali ini, Fakultas Hukum Unsyiah menghadirkan para Dosen Pengajar "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" Prof. Dr. Faisal A. Rany, S.H., M.Hum, Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H, Sufyan, S.H., M.H.sebagai Para Panelis yang akan membahas secara keseluruhan dan tuntas.

Peserta yang undang berasal dari berbagai unsur diantaranya para Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Kuasa Hukum Kautsar dan Tiong selaku Pemohon Uji Konstitusionalitas UU Pemilu terhadap UUD NKRI tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, para Pengacara, Para Perwakilan Anggora DPRA, Perwakilan Pemerintah Aceh, Para CSO dan Aktifis Hukum dan Demokrasi,  para akademisi,  para Mahasiswa serta unsur lainnya. 

Kegiatan Bedah Kasus ini merupakan wujud manifestasi Peran dan kontribusi kampus dalam mewujudkan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsyiah yaitu di bidang Pengabdian Masyarakat dan Penelitian, khususnya di bidang Hukum disamping Bidang Pendidikan, tegas Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Ketua Laboratorium Klinis Hukum, Dosen Hukum Tata Negara, yang juga sebagai Ketua Panitia.  

Selain itu,  dengan adanya kegiatan Bedah Kasus ini juga kiranya dapat menjadi sarana untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman disamping juga dapat meningkatkan Kesadaran berkonstitusi bagi semua warga negara Indonesia baik para mahasiswa, para praktisi,  para aktifis serta masyarakat Aceh pada umumnya, tutup Kurniawan S. []

| Az
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates