Soal 5 Ribu Senjata dan Komitmen Panglima TNI pada Presiden

Panglima TNI Jadi Pembicara Peringatan G30S/PKI di F-PKS (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 pucuk senjata di forum internal membuat publik bertanya-tanya. Hal ini mencuat saat rekaman suara Gatot tersebar lewat aplikasi pesan instan.

Hal ini sempat dijelaskan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Wiranto menyebut ada miskomunikasi atas pernyataan yang dibuat Gatot.

Gatot sendiri telah menemui dan menjelaskan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Gatot mengatakan yang tahu soal miskomunikasi hanya Presiden Jokowi.

"Yang tahu miskom atau tidak hanya presiden saya. Dan itu saya pegang," ujar Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Dia mengatakan pernyataan soal 5.000 pucuk senjata yang disampaikannya waktu itu bukan data intelijen. Dia menuturkan, informasi intelijen hanya akan disampaikannya langsung kepada Jokowi.

"Informasi intelijen yang saya dapat hanya untuk presiden. Pernyataan saya kepada purnawirawan itu bukan informasi intelijen," tuturnya.

Gatot mengatakan, informasi intelijen memiliki formulasi sendiri. Dia tak dapat menyampaikan informasi yang diberikan kepada Jokowi kepada publik. Gatot tak dapat menyampaikan hal tersebut kecuali kepada Presiden dan DPR.

"Karena informasi intelijen harus mengandung 'si', siapa. Apa yang dilakukan. Bilamana kalau waktunya, kan. Setelah 'bi', dimana dan bagaimana. Jadi itu yang saya sampaikan kepada Presiden. Yang saya sampaikan (ke Presiden) jangan tanyakan ke saya. Nggak boleh dong," paparnya.

"Saya hanya akan menyampaikan yang saya tahu kepada presiden. Atau kalau saya dipanggil ke DPR. Di luar itu, saya tidak bisa sampaikan," sambung Gatot.

Gatot mengakui punya informasi intelijen soal pembelian senjata itu. Namun dia hanya akan memberi penjelasan kepada Jokowi. Menko Polhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu, kata Gatot, tak berwenang meminta keterangan kepadanya. 

"Semua informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," cetus Gatot.

Gatot menyampaikan itu semua setelah menjadi pembicara di focus group discussion (FGD) F-PKS di gedung DPR. Setelah itu, Gatot bergegas ke Istana Negara untuk menemui Jokowi.

Setelah Gatot tiba di Istana, tak lama berselang Wiranto pun tiba dengan menumpangi mobil dinasnya berpelat RI-16. Keduanya tidak sempat ditemui wartawan. Mereka sudah berada di dalam Istana.

Sekitar pukul 15.27 WIB Mensesneg Pratikno merapat dengan menggunakan mobil golf. Pratikno pun hanya sempat melambaikan tangannya kepada wartawan.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Gatot kemudian keluar Istana dengan menumpangi mobilnya. Tak lama kemudian, mobil Wiranto juga ke luar Istana.

Tak ada pernyataan resmi dari keduanya terkait pertemuan tadi. Mensesneg Pratikno, yang juga ikut pertemuan, pun tidak memberikan pernyataan. 

Juru bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan yang menemui Jokowi tidak hanya Gatot dan Wiranto. Sejumlah menteri juga datang untuk bertemu Presiden. Namun, Johan tak dapat memastikan apakah pertemuan tersebut dilakukan secara bersamaan.

"Ada sejumlah menteri datang bertemu Presiden, termasuk Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menko Polhukam, dan Panglima TNI. Mereka melaporkan terkait tugas," kata Johan Budi saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/9/2017).

"Saya tidak tahu apakah mereka di dalam bertemu Presiden bersamaan atau tidak," kata Johan.

Johan memang tak mendampingi Jokowi dalam pertemuan tadi. Tapi dia langsung mengonfirmasinya kepada Gatot.

"Panglima dalam rangka menyampaikan HUT TNI dan undang Presiden menonton pagelaran wayang dalam rangka HUT TNI," ujar Johan.

Pernyataan Gatot soal pembelian 5.000 dianggap berbau politis. Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara mengenai isu panas 5.000 pucuk senjata. Ia menyarankan Presiden Jokowi berhati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

"Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9). 
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates