Kurniawan : Pencabutan Pasal UU PA harus melalui Lesgilatif Review atau Judicial Review

Kurniawan S, S. H.,  LL. M akademisi Hukum Unsyiah |foto : dok

Banda Aceh - Keberadaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan sebuah keniscayaan bagi Aceh sebagai daerah Modal sekaligus daerah model. Pencabutan pasal UU PA oleh pemerintah pusat terus menuai polemik dan kritikan, salah satu nya Kurniawan S, S.H., LL.M seorang Akademisi Hukum Universitas Syiah Kuala yang juga Ketua Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan - PSIP Unsyiah.

Menurutnya,  Ketiadaan UU pemerintahan Aceh bagi Aceh tidak hanya sebuah pengingkaran sejarah bahwa Aceh sebagai daerah modal dan daerah model, melainkan juga merupakan sebuah pembangkangan dan pengingkaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara yang mana dalam Pasal 18B ayat (1) mengamanatkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa".

"Dalam kenyataannya di lapangan seiring dengan pesatnya dinamika politik maupun kebutuhan masyarakat dan demokrasi rakyat Aceh dalam konteks kekinian, dirasakan beberapa norma yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut tidaklah lagi sesuai",ujarnya.

Hal ini merupakan hal yang wajar,  mengingat UUPA merupakan produk hukum yang canggih dan maju pada zamannya. "Namun kemajuan norma yang ada dalam UU tersebut tergilas oleh perputaran roda dinamika kebutuhan masyarakat Aceh serta dinamika Demokrasi Masyarakat Aceh kekinian", ungkapnya.

Untuk itu perubahan atas UU No.  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun perubahan tersebut seyogyanya dilakukan melalui mekanisme amandemen (legislatif review) yang dilakukan oleh DPR RI atau melalui Judicial Review atau Uji Konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi (MK),  bukannya dengan dicabutnya beberapa Pasal dari UU No. 11 Tahun 2006 oleh UU yang sejajar (UU Pemilu) yang notabenanya merupakan sebagai rezim hukum umum.

Dalam pers reales yang dikirimkan ke redaksi roketnews. Com, senin (06/11/2017), Kurniawan mengatakan Perlu mendapat perhatian bersama bahwa mekanisme perubahan UU melalui Legislatif Review (amandemen yang dilakukan oleh DPR RI) memang akan beresiko serta sangat liar, Karena besar kemungkinan materi norma lainnya dari UUPA yang sebenarnya menguntungkan bagi Aceh justru menjadi turut diubah.

"Mekanisme yang Aman,  elegan serta konstitusional dan tidak menyalahi kaedah hukum adalah melalui Judicial Review atau Uji Konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi", tutupnya. []


|redaksi
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates