LKBH FH UNSYIAH Bedah PERPU ORMAS

Bedah kasus oleh LKBH FH Unsyiah, kamis (02/11/2017) |foto : dok. 
Banda Aceh - Fakultas Hukum Unsyiah melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH),  melaksanakan Bedah Kasus Kamis, (02/11/2017) di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Lt. 2 Darussalam Banda Aceh.

Bedah kasus dengan tema "Uji Konstitusionalitas PERPU ORMAS terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Dilema dan Harapan atas Disetujuinya PERPU ORMAS oleh DPR RI)" ini menghadirkan 2 orang Dosen  Hukum Tata Negara (HTN) FH Unsyiah sebagai Panelis Pembedah. Selain itu, LKBH FH Unsyiah juga menghadirkan sejumlah ORMAS dan OKP yakni, Kepala Badan KESBANGPOL Aceh (Mahdi Effendi), Utusan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh (Subhan), DPW Gerakan Bela Negara (GBN) Aceh (Munir Azis), Utusan PW Muhammadiyah Aceh (Heikal Daudy), Ketua PERADI Aceh (Zulfikar Sawang), Utusan Rabitah Taliban Aceh (RTA) (Tgk. Imran) dan Ketua DPD KNPI Aceh (Wahyu Syahputra).

Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Prof. Dr.  Ilyas Ismail, S.H., M.Hum dalam Sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud manifestasi peran dan kontribusi kampus dalam mewujudkan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsyiah, khususnya Fakultas Hukum Unsyiah yaitu di bidang Penelitian (kajian) termasuk Pengabdian Masyarakat disamping bidang Pendidikan.

Terkait dengan telah Disetujuinya Perpu Ormas oleh DPR RI, Prof. Dr. Ilyas Ismail, SH., M.Hum mengatakan "dengan disetujuinya PERPU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang ORMAS tersebut, maka selanjutnya PERPU ORMAS tersebut ditetapkan menjadi UU oleh suatu UU. Bilamana PERPU ORMAS tersebut telah ditetapkan menjadi UU,  maka keberadaan PERPU ORMAS yang saat ini sedang diajukan Judicial Review oleh beberapa Pemohon diantaranya Yusril Ihza Mahendra, maka secara hukum objek sengketa menjadi gugur".

"Namun bagi para pencari keadilan (justice seeker) selanjutnya dapat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusionalitas terhadap UU tentang Penetapan Perpu menjadi UU". ujar Ilyas Ismail.

Disamping itu, Dalam penyampaian laporan penyelenggara,  Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH Unsyiah menyatakan bahwa, kegiatan Bedah Kasus ini juga sebagai langkah responsif yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unsyiah terhadap setiap polemik hukum yang timbul.

Banyak Pernyataan atau pandangan yang muncul dari kegiatan tersebut, ada yang mendukung dan ada juga yang kontra, berikut pernyataan dari berbagai unsur terhadap Perpu No.2 tahun 2017. 

1. Dr. Zahratul Idami,  S.H., M.H salah satu Panelis Pembedah mengatakan Perpu Ormas tersebut setidaknya telah mengabaikan Peran Badan peradilan dalam hal pembubaran Suatu ORMAS. 

2. Zainal Abidin, S.H., M.Si, MH, justru berpendapat bahwa Pemerintah memiliki wewenang hak subjektif untuk mengambil tindakan untuk diperlukan dalam rangka  menjaga dan merawat Ideologi Negara serta stabilitas keamanan Negara.

3. Ketua PERADI Aceh Zulfikar Sawang berpendapat bahwa dikeluarkannya PERPU ORMAS yang mengamputasi peran dadan peradilan dalam mekanisme pembubaran Ormas merupakan tindakan sewenang wenang serta tidak sejalan dengan denyut Demokrasi dan corak negara hukum (rechtstaat) sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

4. DPW Gerakan Bela Negara (GBN) Aceh, Munir Azis (Wakil Ketua) mengatakan bahwa mengutip pendapat Dari Sacipto Raharjo "hukum yang baik itu merupakan representasi jiwa dan semangat masyarakat" Kaitannya dengan dikeluarkannya PERPU ORMAS serta disetujui Oleh DPR RI PERPU tersebut menjadi UU menunjukkan bahwa Hukum dan para pembentuk hukum telah mengenyampingkan denyut dan kehendak bathin masyarakat sebagai pemilik kedaulatan asal/ sesungguhnya.

5. PW Muhammadiyah Aceh, Heikal Daudy berpandangan bahwa PW Muhammadiyah Aceh sesuai dengan keputusan DPP bahwa Muhammadiyah bersikap mengambil langkah melakukan apa yang disebut JIHAD KONSTITUSI. Hingga saat ini, Muhammadiyah telah melakukan Judicial Review (UJI Konstitusionalitas) terhadap tidak kurang dari 8 UU ke Mahkamah Konstitusi, tegas Heikal Daudy.

6. ICMI Aceh, Subhan menyampaikan bahwa ICMI Aceh berpandangan bahwa tatanan penyelenggaraan bernegara haruslah berdasarkan pada hukum. Hukumlah yang berdaulat, bukan kekuasaan.

7. Rabitah Taliban Aceh (RTA), Tgk. Imran mengatakan bahwa ideologi Pancasila merupakan idelogi negara kita. Pengejawantahan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan suatu kekeliruan. Namun dalam merawat serta menjaga Pancasila sebagai Ideologi nasional tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari kedaulatan hukum.

8. Kepala Badan KESBANGPOL Aceh, Mahdi Effendi mengatakan bahwa tidak ada niat sama sekali dari Pemerintah untuk memberi situasi tidak nyaman terhadap warganya maupun Ormas tertentu. Hadirnya PERPU Ormas tersebut semata mata untuk menjaga agar tetap tegak dan utuhnya Pancasila sebagai Ideologi Nasional sekaligus sebagai Dasar Negara serta menjaga Keutuhan NKRI.

9. Ketua DPD KNPI Aceh, Bung Wahyu Syahputra dalam pidato pandangannya menyatakan bahwa bagi DPD KNPI Aceh Indonesia merupakan negara hukum. Hukum haruslah menjadi panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencabutan kedelapan belas pasal dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas oleh PERPU No. 2 Tahun 2017 tidaklah mencerminkan sikap berbangsa dan bernegara yang berdasarkan atas Hukum,  melainkan berdasarkan atas kekuatan kekuasaan.

Kegiatan BEDAH KASUS tersebut dimoderatori oleh Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dr. M.Gausyah, S.H., M.H.[]
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates