Taqwaddin berharap Kepala Daerah Menaruh Perhatian Serius Terhadap Masalah Kepegawaian

Taqwaddin Husen, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh | Foto : ist
Banda Aceh - Pada periode tahun 2017,  Ombudsman RI Perwakilan Aceh  menerima sebanyak 203 laporan dugaan maladminstrasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dari 203 kasus yang dilaporkan 129 telah diselesaikan dan 74 masih dalam proses.

"Untuk tahun ini kasus yang dilaporkan ke kami lebih banyak untuk Kab/Kota, yaitu sebanyak 73 kasus, selanjutnya Pemerintah Aceh sebanyak 36 kasus, BUMN/BUMD ada 16 kasus, yang lain hanya sekitar 3 sampai 8 kasus", kata Dr. Taqwaddin selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Kemudian sambungnya lagi, Kab/Kota yang paling dominan dilaporkan yaitu Kota Banda Aceh sebanyak 125 laporan dan Aceh Besar sebanyak 18 laporan.

"ini mungkin karena Kantor Ombudsman dekat dengan domisili masyarakat yang hendak melapor", ungkap Taqwaddin.

Dari data yang diperoleh, kasus yang banyak dilaporkan yaitu masalah kepegawaian sebanyak 53 laporan, selanjutnya infrastruktur dan perhubungan 36 laporan, kesehatan 17 laporan,  pendidikan 14 laporan, lingkungan hidup 11 laporan, dan sektor lainnya.

Terkait banyaknya masalah kepegawaian yang dilaporkan ke Ombudsman, Dr Taqwaddin mengharapkan agar para kepala daerah, khususnya para Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota agar menaruh perhatian serius terhadap masalah ini.

Bagi Ombudsman, masalah kepegawaian adalah hal penting karena  merekalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga, apabila masalah kepegawaian bisa diminimalisir maka pelayanan publik akan menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya dapat lebih mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

"Dugaan maladminstrasi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah ketidakpatutan yang dilakukan oleh pelaksana layanan, selanjutnya tidak memberikan layanan dan penundaan berlarut", tutup Taqwaddin.
Komentar Anda Disini!
Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates